(Kalsium Vol. 3) Indonesia Gelap

Massa aksi Indonesia Gelap pada Kawasan Patung Kuda, Jakarta 21 Februari 2025. Tempo/Novali Panji

Berharap Tepat Sasaran Berujung Kelangkaan

Mulai 1 Februari 2025, pemerintah melarang penjualan LPG 3 kg melalui pengecer. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan distribusi lebih tepat sasaran.

Namun kebijakan ini justru memicu kelangkaan dan menyulitkan rakyat kecil. Warga harus menempuh jarak jauh dan mengantre panjang di agen resmi. Tragisnya, Yonih (62) warga Pamulang, meninggal dunia saat mengantre LPG 3 kg yang ia butuhkan untuk berdagang. 

Pada 4 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi mengejutkan: pengecer kembali diizinkan menjual LPG 3 kg, hanya beberapa hari setelah larangan diberlakukan.

IKN Mangkrak? Anggarannya Diblokir?

Isu pemblokiran anggaran proyek IKN ramai diperbincangkan pada pertengahan Februari. Kabar ini mencuat setelah Menteri Pekerjaan Umum menyatakan belum ada anggaran yang disiapkan untuk proyek IKN pada 2025.

Di tengah ketidakpastian, Presiden Prabowo mengeluarkan kebijakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang menginstruksikan efisiensi anggaran sebesar Rp 306,6 triliun. Hal ini berdampak pada keberlanjutan pembangunan IKN.

Efisiensi Anggaran? MBG? Danantara? Stafsus?

Sejak Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 diterbitkan. Target penghematan anggaran dalam tiga putaran dengan total mencapai Rp750 triliun

Dengan 24 miliar dolar AS untuk program makan bergizi gratis, sementara 20 miliar dolar AS dikelola oleh Badan Pengelola Investasi (Danantara) untuk investasi jangka panjang.

Namun, di tengah upaya efisiensi ini, pemerintah justru mengangkat Staf Khusus (Stafsus), hal tsb jelas memicu perdebatan. Langkah ini dinilai bertolak belakang dengan tujuan penghematan.

Kondisi Pendidikan Dasar dan Menengah

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, mengungkapkan mengalami efisiensi anggaran, dari Rp. 33,5 triliun menjadi Rp. 25,5 triliun.

Namun pada 11 Februari 2025 sektor ini mendapat tambahan alokasi Rp. 763,3 miliar, mengurangi efisiensi anggaran dari Rp. 8,03 triliun menjadi Rp. 7,27 triliun.

Program yang terdampak efisiensi meliputi PNBP, BLU, Beasiswa ADEM dan Prestasi, SILN, Platform Digital, Jardiknas, PPG, serta layanan dan dukungan kementerian lainnya. 

UKT Terancam Naik?

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp 22,5 triliun dari total pagu Rp 57,6 triliun tahun 2025. 

Namun Menteri Keuangan mengonfimasi anggaran KIP Kuliah tidak mengalami pemotongan anggaran, tetap pada pagu awal Rp 14,698 triliun. 

Sedangkan pada riset, anggaran 1,2 triliun berpotensi dipangkas. Akibatnya, hanya 7 persen dari total proposal penelitian yang bisa didanai. 

Dampak lainnya adalah potensi kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT).  Kemendiktisaintek khawatir perguruan tinggi mencari sumber pendanaan tambahan, yang bisa berujung pada kenaikan biaya kuliah.

Indonesia ‘Gelap’

Ribuan mahasiswa menggelar demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap. Aksi ini merupakan bentuk perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai semakin jauh dari prinsip keadilan sosial, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat

Para mahasiswa menyampaikan 13 tuntutan utama kepada pemerintah yang dapat akang teteh lihat melalui sumber berikut : (https://www.tempo.co/politik/ini-13-poin-tuntutan-demo-bem-si-indonesia-gelap-apa-saja–1208489)

Pada Senin (17/2/2025) dan Jumat (21/2/2025) sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia melakukan aksi demonstrasi Indonesia Gelap di Jakarta. Di tanggal yang sama mahasiswa dari berbagai kampus di Bandung menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD Jawa Barat.

Aksi Indonesia Gelap Bandung di depan Gedung DPRD Jawa Baret, 21 Februari 2025. BandungBergerak/Virliya Putricantika

Simpulan dan Seruan Sikap

Kebijakan yang berubah-ubah, pemangkasan anggaran, dan ketidakpastian ekonomi jelas berdampak pada banyak aspek kehidupan, termasuk pendidikan dan kesejahteraan rakyat.

Sebagai mahasiswa, kita memiliki peran penting untuk tetap kritis, mengawal kebijakan, dan menyuarakan kebenaran. Tidak selalu harus melaui aksi, tapi juga dapat lewat diskusi dan edukasi. 

Efisiensi anggaran bukan sesuatu yang harus ditolak mentah-mentah, tetapi harus dilakukan secara matang, adil, dan tanpa mengorbankan hak-hak masyarakat.

Lebih dari itu, efisiensi anggaran bukanlah satu-satunya solusi untuk memberantas korupsi. Transparansi, penegakan hukum yang tegas, dan tata kelola yang bersih jauh lebih penting untuk memastikan anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.

Karena pada akhirnya, masa depan negeri ini juga ada di tangan kita.

Mari terus kawal kebijakan, suarakan yang benar dan ambil peran untuk Indonesia yang lebih baik

Berikut ini merupakan daftar sumber dan referensi yang kami gunakan dalam penyusunan Kalsium Volume 3 ini. Akang Teteh dapat mengakses pada link berikut :

https://bit.ly/SumberReferensiKalsiumVolume3IndonesiaGelap